Dimiscart Gallery – Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik keras Presiden AS Donald Trump karena mencoba campur tangan dalam sidang korupsi PM Netanyahu. Lapid menyatakan bahwa Israel adalah negara hukum yang merdeka. Sehingga Trump tidak perlu mencampuri proses peradilan dalam negeri mereka, kepada Ynet, dikutip AFP pada Jumat (27/6).
“Baca Juga: Subaru Forester Meluncur di GIIAS 2025″
MITRA KOALISI NETANYAHU JUGA TOLAK CAMPUR TANGAN AS
Simcha Rothman, anggota parlemen Israel sekaligus ketua Komite Hukum di Knesset. Dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap campur tangan asing dalam proses peradilan Israel. Ia menyebut pernyataan Trump sebagai tindakan yang berbahaya dan mencederai prinsip kedaulatan negara hukum. Rothman menjelaskan bahwa setiap bentuk tekanan eksternal, terutama dari tokoh berpengaruh seperti mantan Presiden AS, dapat merusak kredibilitas sistem hukum Israel di mata publik dan komunitas internasional. Ia menambahkan, proses hukum yang tengah berjalan harus dihormati sepenuhnya dan tidak boleh dijadikan alat politik, baik oleh pihak domestik maupun luar negeri.
KONTRADIKSI ANTARA MENLU DAN MENKAMNAS TERHADAP CAMPUR TANGAN AS
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyebut proses hukum terhadap Netanyahu sangat sarat muatan politik dan jauh dari objektivitas. Ia percaya bahwa dakwaan terhadap perdana menteri lebih merupakan serangan politik daripada upaya penegakan hukum yang adil. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Gideon Saar justru mengambil posisi berbeda dengan menyatakan dukungannya terhadap pandangan Trump. Saar menyebut proses hukum itu menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak mencerminkan asas hukum yang sehat. Perbedaan tajam ini menunjukkan ketegangan serius di dalam kabinet Netanyahu. Mencerminkan kurangnya kesepakatan tentang batas campur tangan politik terhadap institusi yudisial Israel.
KONTEKS KASUS NETANYAHU & REFORMASI YUDISIAL
Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, telah menghadapi proses hukum atas tiga tuduhan korupsi sejak Mei 2020. Ia dan istrinya, Sara Netanyahu, dituduh menerima hadiah mewah seperti perhiasan, sampanye, dan rokok dari miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik. Selain itu, Netanyahu juga dituduh mencoba mempengaruhi liputan media agar lebih menguntungkan dirinya secara politik. Sejak kembali menjabat pada 2022, Netanyahu mendorong reformasi sistem peradilan yang memicu kontroversi. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan independensi lembaga yudisial dan memperkuat kendali eksekutif.
“Baca Juga: Amazfit Active 2 Square Rilis dengan Desain dan Fitur baru”
POTENSI IMPLIKASI UNTUK DEMOKRASI ISRAEL
Campur tangan Trump dalam proses persidangan bisa memicu ketegangan diplomatik dan krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum Israel. Ke depan, Israel harus memperkuat pemisahan kekuasaan, menjaga integritas pengadilan, serta memastikan seluruh proses peradilan berlangsung transparan, adil, dan bebas tekanan politik eksternal. Kasus ini menjadi ujian penting bagi kemandirian demokrasi di kawasan.
Leave a Reply